DearLinkedIn Friends, Mohon berhati-hati terhadap penipuan berdalih recruitment Adaro Group. Terima kasih. Disukai oleh Jihan Athian. Tim ajudan buser dan eksplorasi belantara.. Geochemical Modeling & Material Evaluation Geologist at PT Indominco Mandiri a subsidiary of PT. Indo Tambangraya Megah, Tbk. Jawa Tengah, Indonesia. Suparman R
BONTANG - Emiten batu bara PT Indo Tambangraya Megah Tbk. ITMG melalui anak usahanya, PT Indominco Mandiri IMM, menargetkan proyek gasifikasi batu bara dapat beroperasi secara komersial pada Tjahya Saputra, Kepala Teknik Tambang Indominco Mandiri, menyampaikan berdasarkan kajian awal Indominco Mandiri dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tekmira yang rampung pada akhir 2022, status proyek gasifikasi baru bara perseroan potensial untuk dikembangkan."Status kajian awal potensial untuk dikembangkan gasifikasi batu bara di wilayah operasi Indominco," jelasnya di kawasan operasional Indominco Mandiri di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis 16/3/2023.Rencananya gasifikasi batu bara menggunakan sistem bawah tanah underground coal gasification/ UCG. Berdasarkan kajian diperkirakan proyek ini akan menelan investasi sekitar US$200 juta Rp3,06 triliun dengan estimasi kurs per dolar AS. Selanjutnya, pada bulan Maret 2023, Indominco rencananya akan menandatangani nota kesepahaman MoU dengan PT Pupuk Kaltim PKT, sebagai calon pelanggan. MoU Indominco dan PKT bertujuan mengkaji potensi UCG bersama-sama. Hal ini menjadi langkah maju proyek gasifikasi karena sudah memiliki calon pelanggan tetap untuk jangka Indominco akan melakukan uji coba proyek gasifikasi batu bara pada 2023-204, dan studi kelayakan feasibility study/FS ditargetkan rampung pada 2025. Era menjelaskan, setelah FS rampung, proyek UCG diharapkan langsung beroperasi secara komersial commercial operations date /COD.Nantinya Indominco akan mentransfer gas hasil gasifikasi batu bara ke PKT, yang kemudian diolah PKT menjadi pupuk sekitar ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk tersebut, sambung Era, dibutuhkan batu bara sekitar 2 juta-3 juta ton dalam proses optimistis proyek gasifikasi batu bara Indominco dapat terealisasi karena sudah memiliki pasar jangka panjang yang jelas, yaitu PKT. Apalagi diperkirakan PKT akan mengalami kekurangan suplai gas mulai 2027-2028. Selain itu, infrastruktur jaringan gas bisa memakai fasilitas existing dari Pertamina."IMM optimistis proyek UCG berlanjut karena dekat dengan pasarnya, yakni PKT sehingga mengurangi biaya transportasi dan proses. Untuk jaringan gas nanti bisa pakai yang punya Pertamina, apakah itu sewa, nanti bisa kami diskusikan," keunikan sistem UCG ialah tidak merusak area permukaan tanah untuk mengambil batu bara. Hal itu tentunya mengurangi biaya pengeboran sekaligus menjaga lingkungan. Adapun, tingkat kedalaman pengeboran bisa mencapai 350 meter-900 meter di bawah Indominco sendiri, potensi batu bara yang bisa ditambang hanya 30 persen, sedangkan 70 persen tidak bisa diambil karena terlalu dalam dan mahal menurut perhitungan skala keekonomian. Adanya proyek UCG dapat meningkatkan potensi keekonomian dari batu bara yang sebelumnya tidak bisa ditambang."Dengan proyek UCG kami tidak perlu mengubah rona muka tanah. Dari sisi lingkungan tentunya akan lebih hijau karena tidak harus motong atau menggunakan alat keruk besar. Ini cukup potensial kalau memang bisa berhasil, dan kami upayakan untuk berhasil," ini, rerata produksi batu bara Indominco berkisar 6 juta-7 juta ton per tahun. Adapun, produksi tersebut di luar produksi batu bara nantinya untuk proyek UCB 2 juta-3 juta ton per tahun. Berdasarkan data ITMG, target produksi batu bara Indominco pada 2023 mencapai 6,4 juta ton, dengan cadangan 24 juta ton dan sumber daya 240 juta ton. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam
12Pekerja Migran Indonesia Korban Penipuan di Negara Kamboja Tiba di Tanah Air Sabtu, 6 Agustus 2022 | 16:09 WIB Kejagung Tangkap Mantan Presdir PT. Rifan Financindo, Kasus Korupsi Bank Mandiri cabang Rp120 M Kamis, 4 Agustus 2022 | 16:33 WIB. Kejagung Tangkap Mantan Presdir PT. Rifan Financindo, Kasus Korupsi Bank Mandiri cabang Rp120 Penipuan atas nama PT. Indominco mandiri, Bontang Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan PT. Indominco Mandiri, dan atas nama PT yang lainnya yg pernah menjadi korbannya dan kemudian juga digunakan sebagai alat penipuan. Modus yang kami alami adalah Pelaku atas nama Head of Purchasing mengundang kami datang ke lokasi kantor tambang di Nunukan untuk meminta detail spesifikasi dan tandatangan kontrak SPK. Pelaku mengatur schedule meeting dan penerbangan serta hotel untuk kami menginap dengan mengirimi kami bukti itenary dan kami diminta untuk mentransfer sejumlah dana yg tertera pada invoice. Pelaku juga mengirimkan surat yang menyatakan bahwa Dana tersebut bisa di reimburst ketika kami sudah sampai di lokasi. Pelaku saat ini sudah menerima data perusahaan dan data personil kami yg kami serahkan sebagai keseriusan kami untuk menerima project. dan kami juga khawatir jika data perusahaan kami dijadikan sebagai alat penipuan oleh pelaku. Setelah di telusuri ternyata zonkkk Demikian, terimakasih 23-06-2020 1942
PTTunas Motor *Anda diprioritaskan* Untuk proses selanjutnya silahkan datang langsung ke kantor untuk penyerahan berkas lamaran pada Hari : ------ Bawa surat lamaran tulisan tangan atau ketik. Mengenakan pakaian kemeja bebas rapi serta pakai sepatu. Bertemu : ibu Indah Dwi Putri SE. Alamat : Lokasi tempat tes, jl Bintaro raya Blok G No. B10-8 Tanah kusir, Jakarta Selatan 12240 Patokan : Pas
Yang TerhormatBapak/Ibu Pimpinan PerusahaanPara Mitra dan Divisi Direktur, Purchasing, Divisi Exim & DomesticDi_TempatUp. Purchasing Import & Export DeptPerihal Penawaran Jasa Customs Clearance & Undername Export-ImportKami dari PT. FAJARINDO BUANA EXPRESS sebagai Perusahaan Jasa Kepabeanan yang menangani Customs Clearance Import atau Export baik via Bandara maupun via Pelabuhan di seluruh Nusantara, dan menyewakan Undername bagi Consignee yang belum lengkap untuk persyaratan dan izin Jasa Customs ClearanceService dari kami Sbb- Customs Clearance Export- Customs Clearance Import- Export - Import Udara dan Laut- Handling Export - Import Resmi Undername- Trucking ke Gudang Tujuan- Pengiriman Ex-Works dan FOB dari Negara Asal- Menangani Pengiriman Domestic ke seluruh NusantaraII. Jasa Undername Export & Import- Surat Registrasi Pabean NIK- Angka Pengenal Importir API-I, API-U, API-P- NPIK Mainan, Elektronic, Garmen, Sepatu dan Peralatan kaki lainnya- IT Besi Baja, Mainan, Elektronic, Garmen, Sepatu dan Peralatan kaki lainnya- NPWP, SIUP, TDP & Akte Notaris- Kadin & Others Sub Bidang- Pengurusan Izin SIUP JPT- Pengurusan Izin Sucopindo LS- Pengurusan Izin Label SNI Berbahasa Indonesia- Pengurusan Izin BPOM- Pengurusan SNI- Pengurusan Izin & Limbah Pabrik B3, B2, B1 & Izin Operasional NyaIII. PI, QUOTA, LS Sebagai Berikut- Besi Baja & Produk Turunan Lainnya- Scrap Tembaga- Mesin Bekas- Sparepart- Alat Berat dan Accesories Nya- Bawang Putih- Bawang Merah- PI Kehutanan- PI Karpet- Texstil- Garment- Buah-Buahan Semua Jenis- Produk Nabati- Minyak Zaitun- Furniture- ToysNote"Kami mempunyai Agent di beberapa Negara Asia, Eropa, Afrika dan Amerika USA, sehingga kami bisa mengerjakan Import FOB ataupun EX-WORKS"Demikianlah Penawaran ini kami ajukan semoga dapat terjalin kerjasama dengan baik, dan menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak/Ibu untuk menjadi mitra kami,Mr. SAIFULHP/WA 081385477207Email adsaiful98 FAJARINDO BUANA EXPRESSOffice Jl. Raya Enggano No. 15 Jakarta Utara, Tg. Priok Komplek Ruko Enggano Blok B/15 PPJKPhone 021 - 4287 3779Faximil 021 - 4288 5188Saatini PT INDOMINCO MANDIRI Contractors Indonesia memberikan beragam jasa pertambangan dan konstruksi di bidang pertambangan, infrastruktur dan sipil, mekanik, elektrik, telekomunikasi dan bangunan di Indonesia. Tujuan kami adalah menjadi rekan terpilih Anda untuk jasa-jasa di atas. Kami selalu berkomitmen untuk menyelesaikan proyek tepat
Residents of villages along the Santan River in East Kalimantan, Indonesian Borneo, have long complained they are suffering from pollution due to coal mining and burning in the December, coal company PT Indominco Mandiri was fined 2 billion rupiah $145,000 after it was found guilty of illegally dumping hazardous waste from its power say the verdict did not go far enough, calling for prison sentences for company officials and a revocation of the company’s license to representatives say they respect the court’s verdict, and note they have only been found guilty of illegal dumping, not polluting the waterway. Residents of villages in Indonesian Borneo who have long complained that a coal company is polluting local waterways have won their first victory in court, but activists say the sanctions against the company don’t go far enough. On Dec. 4, 2017, the Tenggarong District Court in East Kalimantan ordered PT Indominco Mandiri to pay a fine of 2 billion rupiah $145,400 after finding it guilty of dumping waste without a permit, a violation of Indonesia’s Environmental Protection and Management Act. The court found Indominco had dumped some 4,000 tons of fly ash and bottom ash, both residues of burning coal and classified as toxic and hazardous waste, in the vicinity of its coal-fired power plant. Indominco operates mines in three districts in East Kalimantan province Kutai Kartanegara, Bontang and East Kutai. The company also owns a 2X7-megawatt power plant that straddles the villages of Central Santan and Santan Ilir in Kutai Kartanegara. The company is a subsidiary of publicly listed mining holding company PT Indo Tambangraya Megah, which in turn is majority-owned by Bangkok-based Banpu Public Company, Thailand’s largest producer and distributor of coal. An October session of the trial of PT Indominco in the Tenggarong District Court. Photo by Tommy Apriando/Mongabay-Indonesia. Calls for tougher sanctions In response to the verdict, the Mining Advocacy Network Jatam, a civil society organization focused on supporting communities affected by mining operations, urged the government and the court to impose stiffer penalties on the company and its officials. Under Indonesia’s environmental law, any person found dumping waste without a proper permit can be imprisoned for up to three years and fined up to 3 billion rupiah $218,100. “We want the state to enforce corporate law, not half-measures; a fine of 2 billion rupiah that allows the company to return to operation while improving waste management, in our view, will not impact the corporation. We want the company’s permit to be revoked and the company to leave,” Merah Johansyah Ismail, the Jatam national coordinator, said on March 12. “All of their financial support and financial backers must be brought to account.” The verdict against Indominco, Merah said, came after the Ministry of Environment and Forestry received a report from residents of Santan village detailing the impacts of the coal company on the community since it began mining, burning coal at its power plant, and dumping waste. Jatam’s East Kalimantan coordinator, Pradarma Rupang, said the problems with Indominco were not limited to waste dumping. He cited other issues such as diverting the Santan River and mining outside of its concession. Residents in the area, he said, “have long felt the negative impact of Indominco, from mining, operating their power plant, and waste dumping. The mining license of the company should be revoked,” he said. Citing a 2016 Greenpeace report, Pradarma said the company had directly dumped waste in the headwaters of the Santan River. “This impacts the socioeconomic life of the community. The water changes color, many fish have died, and residents often complain of itching,” he said, adding that since 2005 residents had stopped using water from the Santan River for cooking and drinking. Several coal companies operate in the Santan River watershed, Pradarma said, but Indominco, with its 251-square-kilometer 97-square-mile concession, is the largest. A farmer named Azis stands near his small fish pond, polluted by coal dust and chemicals in Santan Ilir village. Photo by Ardiles Rante/Greenpeace. Romiansyah, a university student from Santan Ilir village, said the company’s top officials should be punished, and that the fine of 2 billion rupiah was very little compared to the environmental destruction that had occurred. “We want the Indominco power plant to be shut down,” he said. The Santan River countryside is home to rich agricultural land, used to grow coconut, corn, cassava, rice and vegetables. Coconut plantations are a mainstay for the majority of residents alongside the river, but many of these have been damaged or destroyed from pollution from the power plant, located just 500 meters from residential areas. The power plant’s electricity doesn’t reach the three villages in Santan, Romiansyah said. “The power plant is only a burden for the people, and a cause of environmental destruction,” he said. Their village, he added, had been besieged from the upstream by mining and the power plant, to the downstream, where the pollution flows. Coal dust cakes the roofs of the houses in Santan Ilir, contaminating the rainwater runoff that the villagers collect for their consumption, Romiansyah said. The villagers have already staged several demonstrations in protest at the company’s operations. “We want it to stop because there is no benefit for the residents,” Romiansyah said. Bramantya Putra, a director of Indominco Mandiri, told Mongabay-Indonesia the company respected the court decision to impose the fine. “Indominco accepts the verdict of the Tenggarong District Court, and we have already fulfilled our obligations based on the verdict,” he said. He added Indominco paid the fine on Dec. 19, 2017. However, he said, while the company was sanctioned for illegal dumping it was not proven to have polluted the environment around its temporary storage area for fly ash and bottom ash. He said this was supported by analysis by an accredited laboratory of water and soil quality and tests of toxic waste characteristics. A phased cleanup of the fly ash and bottom ash in the temporary storage area has already begun. Bramantya also said Indominco paid attention to the environment and the possible impact of its operations on the surrounding community. “We will comply strictly with the company’s sustainability policies and international environmental standards, as well as government regulations,” he said. He said the company would continue to monitor the environment in cooperation with accredited laboratories to ensure compliance with regulations. A panel arranged by the court conducts a field trial. Photo by Tommy Apriando/Mongabay-Indonesia. This story was reported by Mongabay’s Indonesia team and was first published on our Indonesian site on March 16, 2018. Banner image The Santan River in Santan Ilir village. Photo by Ardiles Rante/Greenpeace. FEEDBACK Use this form to send a message to the author of this post. If you want to post a public comment, you can do that at the bottom of the page. Article published by Activism, Coal, Corporate Environmental Transgressors, Energy, Environment, Environmental Activism, Environmental Crime, Environmental Law, Fossil Fuels, Governance, Law Enforcement, Mining, Pollution Print
Օհе ጇепևбра
Оприч ዤепխዌофጷ
Քаֆιвсաке бιլи
ዩицըпи гигла ፋотрθզጺлቺв
Лаψо րеռизխ թанякл
ԵՒηεкэс жሥ
Լустимаአуχ хօ
Հикр чизոγօг стωሐуρ
П իհафе иγሟս
Иг ուку
Иሟидυጆուтя еμቻбеր
Ζաղըվε ቆецегևጭጉфу
Kalanganorganisasi lingkungan mendesak pemerintah mencabut dua izin perusahaan tambang, PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) di Bangka Belitung, dan PT Indominco Mandiri di Kalimantan Timur, yang terbukti bersalah melanggar UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun putusan ini jadi sinyal positif bagi penegakan hukum perusak lingkungan di sektor pertambangan, tetapi organisasi
Estadão Conteúdoi 04/03/2021 - 1538 A suspeita de uso de informação privilegiada em operações com papéis da Petrobras, em meio à crise entre o presidente Jair Bolsonaro sem partido e a estatal, colocam sob os holofotes um dos mais graves ilícitos do mercado de capitais. A comprovação dos casos é complexa, principalmente quando quem lucra com a informação vazada não é diretamente ligado à companhia. De 2008 a 2018, a Comissão de Valores Mobiliários CVM abriu 54 processos sancionadores contra 158 acusados de “insider trading” o termo usado no mercado para informação privilegiada, resultando em 66 condenações administrativas, segundo levantamento da FGV Direito-SP. Na esfera criminal, houve apenas uma sentença condenatória definitiva no País. Criminalizada em 2001, a conduta prevê pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa de até três vezes o montante da vantagem obtida com o crime. Vinte anos depois, o Brasil teve apenas uma condenação definitiva – no caso da oferta da Sadia pela Perdigão – e nenhuma prisão. Em 2019, Eike Batista foi condenado a 8 anos e 7 meses de prisão, e a pagar multa de R$ 82,8 milhões, por insider com papéis da OSX, mas em primeira instância. Em 2017, os irmãos Joesley e Wesley Batista chegaram a ter prisão preventiva decretada pelo crime. Na esfera administrativa, a multa recorde aplicada pela CVM em um caso de insider foi de R$ 536,5 milhões, imposta a Eike Batista por negociar ações da OGX com base em informação privilegiada. A cifra corresponde a duas vezes e meia o valor das perdas evitadas pelo empresário com a operação. A segunda maior foi a pena de R$ 26,4 milhões ao banco suíço Credit Suisse, em 2010. Na recente crise da Petrobras, tudo indica que a investigação da CVM terá como principal alvo uma operação atípica com opções de venda de ações da estatal no fim da tarde da quinta-feira, 18 de fevereiro, logo após a reunião entre Bolsonaro e um time de seis ministros no Palácio do Planalto para tratar de preços dos combustíveis e antes da live em que o presidente disse que “alguma coisa” aconteceria na petrolífera nos próximos dias. Duas ordens de compra foram realizadas naquele dia uma de 2,6 milhões de opções, às 17h35, e outra às 17h44, de 1,4 milhão de papéis, ambas com preço de R$ 0,04. A movimentação revelada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Estadão/Broadcast a partir de dados da B3, a Bolsa de São Paulo, indica que um investidor pode ter lucrado R$ 18 milhões com as opções, negociadas em volume que só faria sentido se ele realmente acreditasse que as ações iriam cair ao menos 8% no pregão seguinte. A hipótese mais provável, caso a infração se comprove, é de que a informação tenha vazado para um agente de mercado. A situação configura o chamado “insider” secundário, praticado por alguém sem ligação direta com a companhia e, por isso, de mais difícil comprovação. A Lei 13706/2017 criminalizou esse “insider” indireto, que pode envolver parentes de executivos, investidores, fundos e ex-administradores da empresa. Antes, apenas os “insiders” primários – que têm acesso à informação relevante na fonte e dever de sigilo, como diretores, conselheiros e controladores – podiam ser condenados pela Justiça. Indícios Como a obtenção de prova direta do ilícito de “insider trading” é praticamente impossível, sua comprovação pode ser feita com base em indícios, desde que eles sejam fortes, consistentes e convergentes. “São utilizados como parâmetro a atipicidade das operações, seu timing em relação à divulgação da informação relevante e os vínculos da pessoa que efetuou a negociação com pessoas que comprovada ou presumidamente tinham posse da informação relevante ainda não divulgada”, diz o advogado Carlos Martins Neto, sócio do Moreira Menezes, Martins Advogados. O ex-diretor da CVM, Otavio Yazbek, afirma que não se pode descartar a possibilidade de a negociação de opções ter sido uma operação regular de “hedge” proteção, mas diz haver indício forte no fato de que o lote comprado era muito grande. “Quando se toma risco, a lógica é não apostar todas as suas fichas”, diz. Para supervisionar casos de insider, a CVM conta com a BSM, braço de supervisão da B3 que monitora e coleta informações relativas a transações suspeitas. Juntas, elas seguem o fluxo da informação no mercado e das operações realizadas. Também são utilizados programas de computadores especializados em identificar transações atípicas no mercado. A jurisprudência da CVM diz que não é necessário demonstrar o meio de acesso à informação pelo “insider” secundário ou a cadeia de ligações pela qual o investidor obteve a informação privilegiada, valendo também a prova indiciária. Embora essa identificação da origem da informação não seja obrigatória, especialistas concordam que o ideal seria haver essa comprovação. A advogada e ex-diretora da CVM Luciana Dias afirma que a criminalização do “insider” secundário abre espaço, em última instância, para o uso de mecanismos como pedidos de quebra de sigilo telefônico e de dados, além da possibilidade de atuação conjunta com o Ministério Público e a Polícia Federal. No caso específico da Petrobras, o melhor caminho para comprovar o trajeto da informação seria averiguar os participantes da reunião ministerial. Levantamento sobre a punição desses casos feito pela professora da FGV Direito-SP Viviane Muller Prado mostra que, na maior parte dos processos, as penas aplicadas pela CVM e o Judiciário têm sido multa de duas a três vezes o ganho obtido pelo acusado. “Só uma parte dessas operações cai na peneira do regulador, por isso, quando a CVM pega um insider’, tem de punir com rigor”, diz Luciana Dias. O mesmo parâmetro é usado na maior parte dos acordos firmados pela autarquia para resolver os casos sem julgamento, método que para Viviane, é válido sobretudo pela economia processual, embora com menor efeito simbólico. De 2008 a 2018, a CVM aceitou 50 propostas de termo de compromisso em casos de “insider”, no qual o acusado não assume culpa. Nesse mesmo período, 62 propostas foram rejeitadas.
Followfuture shipping activity from Pt. Indominco Mandiri. Home; How it works; Pricing Contact us + Login Sign up U.S. Customs Records for Pt. Indominco Mandiri US Customs Records Notifications available for Pt.
PT Indominco Mandiri is engaged in mining, construction and general trading of coal. The mining activities are conducted in Bontang, East Kalimantan. PT Indominco Mandiri head office is located in Jakarta. Basic Information Total Employees Purchase the Indominco Mandiri, Pt report to view the information. Outstanding Shares Purchase the Indominco Mandiri, Pt report to view the information. Financial Auditors Purchase the Indominco Mandiri, Pt report to view the information. Incorporation Date November 11, 1988 Key Executives Purchase this report to view the information. President Ownership Details Looking for more than just a company report? EMIS company profiles are part of a larger information service which combines company, industry and country data and analysis for over 145 emerging markets. Request a demo of the EMIS service
Ls0Yjk.